Yordan Batara Goa Agendakan Reses 3 Tahun 2021 Dapil 1 Provinsi (Kota Surabaya) Patut Di Apresiasikan

Bertempat di Lantai 3 Andhika Plaza (Posko Banteng Lawas) Yordan menyampaikan capaian dan programnya selama beberapa saat menjabat sebagai anggota Komisi A menggantikan Armuji yang saat ini telah dilantik menjadi wakil Wali Kota Surabaya. Ponidi Randi pengurus posko Banteng mengapresiasi undangan reses DPRD Jatim terhadap seluruh pengurus PAC dan ranting untuk berkoordinasi.

”Selama ini, jarang sekali pihak DPRD Jatim melibatkan PAC di agenda resesnya,” ungkap Ponidi , Maka dari itu, kepada seluruh yang hadir, Ponidi meminta agar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan usul, kritik dan saran maupun segala keluhan khususnya terkait kebijakan Pemprov Jawa Timur. 

Sementara itu Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Yordan Batara Malino Goa, ST., M.Si., beberapa waktu yang lalu, kembali menyapa pengurus PDI Perjuangan dan masyarakat. Minggu (30/10/21), dalam agenda reses diarahkan untuk menyerap aspirasi masyarakat dapil (daerah pilihan) 1 Kota Surabaya.

Yordan telah menyampaikan bahwa masyarakat harus paham ada perbedaan ruang lingkup DPRD Kota dengan DPRD Provinsi. “Kalau DPRD kota bisa langsung direalisasikan, namun untuk Dewan Provinsi, hasil dari jaring aspirasi akan terlebih dahulu dikomunikasikan dengan DPRD Kota supaya dikoordinasikan dengan Pemkot, hal ini dilakukan agar tidak ada tumpang tindih kebijakan,” papar Yordan.saat di konfirmasi Minggu (30/10/21).

Seperti reses sebelumnya banyak saran, kritik, keluhan maupun apresiasi dari masyarakat, seperti Dari sekolah yang Zonasi dan beberapa daerah yang belum mempunyai sekolah, masalah bantuan sosial dan banyak juga yang mengeluhkan masalah pendidikan. Juga Masyarakat yang benar benar miskin yang belum terdaftar data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menjawab hal ini, pihaknya akan menyambungkan ke pihak terkait untuk membantu menyelesaikannya, ujar Yordan. ” Saat sidang paripurna laporan Dapil, segera saya distribusikan ke Pemprov dan OPD-nya untuk diselesaikan,” jelasnya. 

Lebih lanjut Yordan memastikan agar pemerintah hadir dalam setiap penyelesaian permasalahan masyarakat. ”Sudah menjadi kewajiban Pemerintah hadir di tengah masyarakat, "pungkasnya. (Dwi Jo)