Ulama Purworejo Serukan Warga Menolak Hoax Tentang Situasi Wadas, Polda Jateng Warning Akun Tukang Provokasi

PURWOREJO - Ramainya berbagai isu yang berkembang di masyarakat melalui media sosial terkait proses pengukuran lahan oleh BPN di desa Wadas turut menjadi perhatian sejumlah tokoh setempat. 

Seperti yang diungkapkan oleh Habib Hasan bin Agil Ba'bud, seorang tokoh yang dituakan di jajaran Kiai dan ulama yang berasal dari Kab. Purworejo. 

"Sebagai tokoh agama dari Purworejo, saya turut prihatin dan sedih dengan adanya pemberitaan di media sosial yang tidak sesuai dengan kenyataan tentang kegiatan pengukuran lahan di desa Wadas," ungkap Habib Hasan dalam sebuah statement video. 

Disampaikannya bahwa program dari pemerintah dan dengan pendampingan dari aparat yang dilakukan di desa Wadas tidak bertujuan untuk menyengsarakan rakyat ataupun merampas hak rakyat. 

"Jadi insyaallah semua ada manfaat dan maslahatnya," tuturnya. 

Dirinya meminta agar masyarakat menyudahi miskomunikasi dan misinformasi yang berkembang di media sosial. Menurutnya, hal tersebut hanya akan merugikan masyarakat. 

"Kami in sya Allah lebih mengerti karena kami di Kabupaten Purworejo dan dekat dengan kami, bukan kami (dari wilayah) tetangga, bukan hidup di luar jawa. Kebetulan kami juga tahu persis daerah sana (Wadas dan sekitarnya),"  ungkap ulama kharismatik tersebut. 

Disampaikan juga rasa terima kasihnya pada para petugas yang menjalankan tugasnya demi kelancaran kegiatan pengukuran lahan di desa Wadas. 

"Kita hanya bisa mendoakan semoga semua diberi petunjuk dan hidayah dari Allah SWT, dengan niat supaya bangsa dan negara Indonesia lebih maju, tidak tertinggal dari negara lain dan rakyatnya lebih tertata," ujarnya. 

Senada dengan yang disampaikan Habib Hasan, Ketua Ittihadul Muballighin Ponpes Lirboyo di Purworejo, Muhammad Faqih Muqodam juga menghimbau kepada masyarakat agar bisa memfilter berita yang Hoax dan yang asli. 

"Saya mengajak pada masyarakat khususnya dari Purworejo untuk tidak termakan berita-berita Hoax. Proyek pemerintah dalam membangun Bendungan Bener adalah untuk kesejahteraan rakyat," tuturnya. 

Diharapkan kepada masyarakat agar jangan mau diadu domba dengan berbagai berita yang dipelintir demi kepentingan tertentu. 

"Berpandai-pandailah dalam menerima dan memfilter berita yang beredar karena kita hidup di era digitalisasi," demikian ucap ulama muda tersebut.

Terkait banjirnya konten hoax dan provokatif, Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menegaskan pihaknya amat prihatin dengan adanya akun-akun provokatif dan postingan hoax tentang situasi desa Wadas. 

"Setiap saat kita patroli cyber dan menemukan sejumlah akun provokatif terkait perkembangan situasi desa Wadas dan hasutan untuk menolak pembangunan proyek Bendungan Bener," ungkapnya, Kamis (10/2) pagi.

Polda Jateng, lanjut Kabidhumas, tidak segan memproses penyebar kebencian  pengelola akun-akun provokatif tersebut melalui jalur hukum. 

"Untuk itu dihimbau agar para pelaku penyebar termasuk pengelola akun provokatif untuk menghentikan kegiatannya. Polri tidak segan untuk menindak pelaku penyebar kebencian dan pengelola akun provokatif," tegasnya.