Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat bertemu dengan Kader Surabaya Hebat (KSH)
Hal ini disampaikan Cak Eri, menyikapi adanya laporan soal keluhan Kader Surabaya Hebat (KSH) di Kecamatan Tegalsari dan Genteng.
KSH menyebut, seringkali masih mendapatkan permintaan fotokopi Kartu Keluarga (KK) hingga KTP warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari lurah atau camat.
Fotokopi data tersebut diminta oleh jajaran terkait untuk kemudahan memberikan intervensi. Selain tak efisien, hal ini juga memberatkan para kader
Padahal, data warga yang akan mendapatkan intervensi sebenarnya telah masuk dalam aplikasi Sayang Warga. Di aplikasi tersebut juga telah terintegrasi dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).
“Ketika data warga sudah masuk ke aplikasi Sayang Warga, itu tidak perlu membuat laporan lagi. Cukup itu saja. Tidak usah minta lagi minta fotokopi KTP,” kata Cak Eri di Surabaya, Rabu (3/8/2022).
Sehingga, pihaknya mewanti-wanti bawahannya untuk memaksimalkan data yang ada di aplikasi tersebut. Sebaliknya, KSH juga diminta untuk tidak menyerahkan fotokopi KK maupun KTP warga.
“Kalau ada anak buah saya yang minta data KTP atau KK, jangan diberi. Saya haramkan lurah, camat dan puskesmas njaluk (minta) fotokopi KTP dan KK, ini koreksi betul buat kami,” tegas alumni ITS Surabaya ini.
Ia menjelaskan, NIK (Nomor Induk Kependudukan) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah terdaftar di aplikasi Sayang Warga. Hal itu bisa diakses oleh perangkat yang membutuhkan
Oleh karenanya, Cak Eri mengingatkan, bahwa pendataan warga itu harus terintegrasi antara lurah,camat hingga OPD terkait. Dengan masih adanya sistem administrasi secara manual, ini menunjukkan digitalisasi yang tak optimal.
“Kalau sudah ada aplikasi tapi masih diminta berkas, yo onok sing salah (ada yang salah) di sistem itu. Saya bilang ke semua kader, kalau diminta (fotokopi KTP dan KK) jangan kasih. Smartcity yo ngene iki (ya seperti ini) harus terintegrasi,” jelasnya.
Cak Eri pun mendukung kerja KSH melalui aplikasi Sayang Warga. Diharapkan, kinerja kader dalam membantu intervensi kepada MBR semakin optimal.
Diakui pihaknya, keberadaan KSH juga mendapat atensi dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Dante Saksono Harbuwono saat berkunjung ke Surabaya pun mengapresiasi kolaborasi antara Pemkot Surabaya dengan para kader. Apalagi, kader juga telah mendapat apresiasi dari Pemkot sebesar Rp 400 ribu sebulan.
“Menurut beliau insentif KSH ini paling tinggi, bahkan di kota lain ada yang nggak dapat," tandas Cak Eri. (yat)
