Hasil Verifikasi MBR, 23 Ribu Warga Surabaya Akan Dapat Bantuan
Surabaya,-Nuswantoro Pos Com. - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melakukan pencocokan (kroscek) data melalui administrasi kependudukan, yakni KTP dan KK khusus Warga atau domisili Surabaya.
Hal itu dilakukan agar bantuan yang diberikan atau intervensi tepat sasaran. Hasil kroscek tersebut, tercatat sekitar 23.532 ribu yang masuk kedalam data kemiskinan ekstrem.
"Kami cocokan data itu dengan data MBR, serta melalui aplikasi Cek - In Warga Surabaya. Apakah orang ini ada di Surabaya atau betul berdomisili di Surabaya? Nah itu, dari data itu kita cocokan,"kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, Anna Fajriatin, Senin (18/10/2022).
Anna menjelaskan, alasan Pemkot Surabaya
kroscek data tersebut untuk memberikan bantuan kepada warga yang tinggal atau berdomisili di Kota Surabaya.
"Ini yang akan menjadi dasar intervensi untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Surabaya dan untuk pemberian intervensi tahun 2023 terkait semua program di pemkot," kata Anna.
Terkait proses pemberian bantuan tersebut. Dalam Perwali yang tengah dirancang oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi tersebut akan ada kriteria atau kategori keluarga miskin.
"Ada Perwali yang juga melandasi bahwa data ini menjadi dasar pemberian (bantuan) semua program yang akan diberikan oleh pemkot. Maka, Pak Walikota selalu menyampaikan untuk dicek lagi, artinya apakah warga itu benar pindah atau tidak," jelasnya.
Namun, lanjut Anna, apabila ada warga KTP Surabaya yang menerima bantuan tetapi tidak tinggal di Kota Surabaya memicu kecemburuan sosial di lingkungannya.
Hal tersebut juga berlaku bagi warga yang belum memperbaharui status pekerjaan di kolom KTP-nya.
"Kalau status pekerjaannya belum berubah, maka yang sebelumnya masih tertulis belum bekerja akan terus mendapatkan bantuan. Itu bisa mencelakakan dirinya, misalnya RT datang ke rumahnya karena warga itu dapat bantuan tetapi tidak ada, maka bisa dialihkan kepada warga yang lain," ungkapnya.
Sebelumnya, Wali Kota Eri Cahyadi menemukan ribuan warga ber KTP dan KK Kota Surabaya diketahui tidak tinggal atau berdomisili di Kota Pahlawan.
Hal ini berdasarkan pencocokan data dengan kondisi dilapangan yang dilakukan oleh camat, lurah dengan melibatkan RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta Kader Surabaya Hebat (KSH).
"Ketika data ini sudah sama antara KTP dengan yang ada di lapangan, maka anggaran APBD Surabaya terkait dengan intervensi akan tepat sasaran," pungkasnya. (Endy)
