Perdaweri Minta Masyarakat Pintar Pilih Kosmetik
SURABAYA, Perhimpunan Dokter Anti Aging, Wellness, Estetik dan Regeneratif Indonesia (Perdaweri) Jawa Timur meminta masyarakat pintar dalam memilih kosmetik dengan mengecek keamanannya sesuai petunjuk BPOM.
Ketua Bidang Hukum Perdaweri Jatim, Dokter Sukma Sahadewa saat ditemui di kegiatan SEMARAK (Selebrasi Maju Produk Aman dan Berkualitas Kosmetik) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Kamis (7/11/2024) di Dyandra Convention Center, Surabaya mengatakan, masyarakat jangan termakan oleh iklan yang berseliweran di berbagai platform media sosial, masyarakat tentu bisa mengecek keberadaan kosmetik dengan melihat dari izinnya misalnya, atau dari sistem yang sudah dipublikasikan oleh BPOM, di mana bisa melihat, memilih dan memilah beberapa kosmetik yang aman.
"jadi jangan termakan iklan dan berhati-hati ketika ada sakit berlanjut lebih baiknya adalah konsultasi dengan dokter atau pihak yang menaunginya itu," terangnya.
Dokter Sukma menjelaskan, Perdaweri bersama asosiasi perhimpunan lain, lembaga dan perusahaan kosmetik diajak untuk berdiskusi BPOM, diminta untuk memberi masukan stakeholder bagaimana meningkatkan produk kosmetik yang ada di Indonesia bermutu dan berkualitas dan bisa digunakan di dalam kosmetik.
"Hari ini trending sekali bahwa kosmetik ini mempunyai suatu kebutuhan yang lebih dari primer sepertinya, jadi mending tidak makan daripada tidak memakai kosmetik, ini kan menjadi suatu disrupsi perubahan yang kita juga harus mengerti, sehingga pemakaian-pemakaian dari kosmetik itu betul-betul secara aman nyaman dan tidak takut lagi," ujarnya.
Dokter Sukma menjelaskan, Perdaweri juga selalu memberikan informasi dan edukasi kepada anggota terkait hal yang baru berkaitan dengan kosmetik itu, apa saja dan indikasi kontraindikasi yang ada di dalam krim tersebut, juga melakukan pendampingan masalah hukum ketika terjadi suatu wanprestasi atau permasalahan yang lain yang ada kaitanya dengan keanggotaan tersebut.
"di Jawa Timur anggota kita 2.000, jadi besar sekali sehingga punya upaya otomatis untuk kita melakukan pendampingan dan pengawasan secara tepat untuk anggota kami supaya sesuai track hukum yang ada," pungkasnya. (Samisri)
