KRONOLOGIS DUGAAN TIPIDKOR WALIKOTA SURABAYA DKK
Surabaya,- Nuswantoro pos.com Temuan sampling data perjanjian kerja waktu tertentu yang di plintir menjadi surat perjanjian kerja oleh satuan kerja hingga OPD2 Pemerintah Kota Surabaya pada pegawai OS/outsorcing yang berjumlah 23rb pekerja misal di Kecamatan Bubutan, Dinas Pemadam Kebakaran serta cipta karya yang rata rata upah yang diperjanjikan senilai Rp. 4,1jt an namun fakta yang dilaporkan sebesar Rp. 4,7jt serta hasil koordinasi Lsm Mapekkat dengan pihak JKN/ BPJS pun membenarkan upah yang dilaporkan minimal Rp. 4,7jt an sehingga hal berpotensi memalsukan data serta kerugian APBD Kota Surabaya.
Disamping itu banyak keluhan pula dari pegawai ASN Pemerintah Kota Surabaya yang upah tiap bulan antara Rp. 100.000,- s/d Rp. 500.000,- tergantung pada golongan maupun jabatannya dengan alasan untuk pembiayaan kampung Madani padahal kita ketahui bersama keberadaan kampung Madani dari bulan ke bulan cenderung stagnan, meskipun jumlah 12rb ASN Pemkot Surabaya tetap dipotong & dikumpulkan pada masing2 satuan kerja serta OPD2 hal ini mengarah pada perbuatan melawan hukum yakni PUNGLI karena Walikota hanya memerintahkan secara lisan namun wajib hukumnya maupun terbit SK Walikota, jika ada kepala satuan kerja & OPD mengindahkan seruan lisan ini tentu beresiko pada karier mereka.
Bahwa itu semua kami Lsm Mapekkat telah melaporkan secara tertulis pada kejaksaan negeri Surabaya bahkan juga dengan aksi unjuk rasa hingga 3 kali namun aparat penegak hukum mana yang berani head to head dengan sang walikota.
Untuk aksi aksi unjuk rasa terkait hal tersebut diatas bisa di goggling.
Maka dalam waktu dekat kami Lsm Mapekkat berencana melaporkan dugaan penyalahgunaan jabatan sang Eri Cahyadi dan atau satuan kerja masing - masing dalam pemerintahan Kota Surabaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta meskipun hari ini Rabu 06 Nopember 2024 kami lakukan unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak lain dan tidak bukan untuk mendukung penuh Kajati bantu bantu kejaksaan negeri Surabaya Tanjung Perak dan Sukomanunggal terkesan ewuh pekewuh untuk memeriksa satuan kerja tingkat kecamatan hingga kepala bidang di Dinas Pemerintah kota Surabaya.
Agar dugaan PUNGLI yang dialami para PNS segera dihentikan juga melaksanakan peraturan menteri keuangan No. 83 Tahun 2023 yaitu memberi uang makan pada puluhan ribu pegawai otsorcing 19rb rupiah/ hari sehingga penurunan upah hampir 1juta terakumulasi dengan baik serta berani menyelesaikan tuntas kasus ini sebelum tabung ijo meledak dalam waktu setelah dalam serangkaian "koordinasi" dengan pejabat KPK sebelumnya.
Laporan ke KPK ini bersifat fkutuatif mengingat untuk menghindari dunia persilatan ormas yang mencoba mengkail di air yang bening, akan ewuh pekewuh pihak pemerintah kota sendiri yang dinilai belum memahami secara implisit. Lain daripada itu sungguh - sungguh status pegawai otsorcing puluhan ribu sangat dilematis terutama yang upahnya di bawah 3,8 juta jika bersengketa diwajibkan ke pengadilan negeri Surabaya padahal diliat dari sisi kesiapan apapun pemerintah kota Surabaya, jauh lebih diatas karena salah satu faktor divisi hukum pemerintah diambilkan dari Kejaksaan Negeri Surabaya. luar biasa sekali bukan, sehingga kami Mapekkat lapor ke KPK Jakarta adalah bagian tak terpisahkan jelang detik- detik masa kampanye walikota Surabaya.
MBAHWIEN MAPEKKAT
085233841189
