Aklamasi, Supratno Terpilih Lagi Sebagai Ketua Himperra Jatim
SURABAYA, Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (DPD HIMPERRA) Jawa Timur menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II pada Rabu (22/1/2025) di Surabaya.
Musda kali ini merupakan amanat organisasi tertinggi dengan agenda utama laporan pertanggungjawaban dan pemilihan ketua baru Himperra Jatim.
Dalam Musda II ini, Supratno terpilih sebagai ketua Himperra Jatim secara aklamasi, dua calon lainnya yang juga maju Ali dan Ahmad Assegaf tidak memenuhi syarat sebagai calon, sehingga Supratno menjadi calon tunggal dan disahkan menjadi ketua Himperra lagi untuk periode keduanya. Ini merupakan periode kedua setelah pada periode pertama enam tahun lalu, pria yang humoris itu terpilih jadi ketua di Musda I.
Ketua DPD Himperra Jatim terpilih, Supratno mengaku Himperra Jatim siap menyediakan hunian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tahun 2025 ini, apalagi kebijakan dan stimulus yang diberikan oleh pemerintah cukup bagus.
Ia mengatakan, saat ini anggotanya banyak membangun perumahan subsidi di daerah penyangga Surabaya, seperti Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Bangkalan dan lainnya.
Bangkalan misalnya, menurut Supratno, harga tanahnya masih cocok untuk dibangun rumah subsidi dan perijinannya tidak rumit, di Jatim yang rumit perijinannya itu Gresik dan Mojokerto.
Target Himperra Jatim, lanjut Supratno, tahun ini bisa membangun 9.000 rumah, meski tahun lalu baru realisasi 2.500 unit dengan berbagai kendala yang ada.
"Saya ingin menjadikan Himperra ini sebagai rumah bersama milik pengembang yang menyediakan hunian bagi masyarakat," terangnya.
Ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono dalam sambutannya, mengajak seluruh pengembang Jawa Timur kembali menggenjot produksi rumah di tengah massifnya dukungan terhadap program 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintah.
Sekadar tahu,
Menurut Ari, Himperra merupakan organisasi yang berkembang begitu cepat, didirikan pada 2018 dan dikukuhkan pada 2019. Awalnya hanya beranggotakan 300an developer, saat ini jumlah anggotanya sudah mencapai 3.500 pengembang, dan sekitar 2.800 merupakan pengembang FLPP (rumah subsidi), dan mayoritasnya berasal dari Jatim. Sekitar 500 pengembang lagi merupakan pengembang rumah komersil.
Menurut Ari, setiap tahunnya, Himperra mampu memproduksi sekitar 40.000 sampai 50.000 unit rumah, terbanyak ketiga setelah REI, APERSI, namun anggota Himperra ini memiliki kualitas yang terbaik dibandingkan lainnya, tahun lalu saja belum ditemukan pelanggaran sama sekali, dan yang paling berperan utama sebagai ujung tombak keberhasilan adalah teman-teman DPD.
"Hari ini Himperra ditantang oleh pak menteri (Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman) untuk membuat 100.000 unit rumah, naik hampir 50% dari produksi kita, Saya berharap kualitas pembangunan dari anggota Himperra tetap dipertahankan," ujarnya.
Konsen pemerintah pada program 3 juta rumah tahun ini sangat serius, apalagi 35 bisnis atau industri turunan berasal dari sektor properti, melalui properti semua industri ikut bergerak, listriknya, material bangunan, furnitur dan masih banyak lagi.
Ari menjelaskan, dirinya sebagai Ketum Himperra sering dimintai Kementerian PKP untuk membuat bermacam terobosan untuk meggatasi kebekuan di dunia properti, juga masalah perijinan.
Terbukti pada akhir tahun 2024 lalu, dilakukan SKB 3 menteri (Mendagri, menteri PU dan Menteri PKP) untuk mendukung program 3 juta rumah ini, didalam SKB itu diputuskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan subsidi dihapus.
"Pasti banyak daerah kurang suka, cuma ini demi masa depan bangsa dan negara kita, daerah memang tidak dapat BPHTB tapi begitu jadi penduduknya, bisa diambil pajak pajak dari hal lainnya," terang Ari.
Kemudian pengembang menyambut senang pembebasan biaya persetujuan gedung (PBG) dan mempercepat pengurusannya dari 28 hari menjadi 10 hari.
" Di Tanggerang sekarang ngurusnya hanya 3 jam, Sumedang malah 58 menit selesai, ini hal yang sangat bagus, ini jadi semangat luar biasa bagi Himperra untuk mendukung penuh, yang selama ini produksinya hanya 1.000 unit, naikkan lagi jadi 3.000- 5.000 unit, yang selama ini produksinya hanya 1 hektar naikkan jadi 4 hektar dengan pindah lokasi," jelasnya.
Selain itu, dukungan juga datang dari OJK yang menyampaikan dukungan penuh pada 3 juta rumah, diantaranya bagi Pinjol tetap bisa akses kuota KPR, kalau ada masalah dengan pinjol terkait pembiayaan perumahan, OJK sudah siapkan kanal khusus pengaduan.
Dukungan lainnya, lanjut Ari, juga datang dari Kapolri beberapa waktu lalu REI, Apersi, Himperra dipanggil rapat, karena sering kali pengembang didatangi oknum polisi di lokasi proyek yang membuat pengembang takut, Kapolri memerintahkan sekiranya tidak ada pengaduan dari masyarakat, seyogyanya tidak usah dilakukan penyelidikan. Kemudian kalau ada oknum polisi yang datang ke daerah nyari nyari kesalahan, pengembang diminta segera melaporkan.
"Keputusan ini juga luar biasa, belum pernah terjadi, jadi dukungan pemerintah, Polri sangat luar biasa," jelasnya.
Ari menambahkan, tahun ini kuota perumahan subsidi yang digedok DPR disepakati sebanyak 220 ribu unit, jumlah ini terus disiasati agar tanpa menambah uang APBN jumlahnya bisa naik. Pertama Kementerian PKP meminta 400 ribu tidak bisa, lalu disiasati 330 ribu dengan asumsi bank 50% dan pemerintah 50% namun tidak bisa karena banyak ditolak oleh bank.
Jalan tengahnya skemanya diubah 60% duitnya pemerintah dan 40% duitnya bank, sepertinya ini sudah mengerucut. Rasa-rasanya yang akan diketok tambahan 50 ribu, jadi kuotanya menjadi 270 ribu dengan asumsi 60:40 tersebut, 5 tahun pertama bunganya 5,75%, 5 tahun kedua 6 sekian persen, selanjutnya floating sampai 30 th.
"Tahun ini saatnya kita bangkit membantu pemerintah sehingga program 3 juta rumah pemerintah bisa tercapai," Ujarnya.
Untuk menunjang program 3 juta rumah itu, Himperra juga mengusulkan subsidi rumah tidak hanya menyasar FLPP, tapi juga di atasnya, ini sepertinya terus didorong kementerian PKP dan kayaknya disetujui Kemenkeu, nantinya walaupun subsidi bunganya beda sekitar 8 persen, yang sekarang disebut rumah komersial misalkan diharga 400 juta.
Selain itu, Himperra juga mengusulkan subsidi paling rendah Rp 72-75 juta menyasar daerah daerah, seperti guru yang sudah punya tanah hanya perlu membangunnya, maka dengan dana itu bisa bangun rumah, jika dihitung sekian tahun angsurannya per bulan tidak sampai Rp500 ribu. (Samisri)
